Kantong kemiskinan di Kabupaten Ciamis
tersebar di hampir semua wilayah perbatasan. Desa-desa itu memagari
Ciamis dengan beragam permasalahan ekonomi yang belum sepenuhnya
mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Kemiskinan tersebut dipicu
belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan.

Daerah-daerah
miskin itu terletak di wilayah dengan kondisi geografis berupa
perbukitan atau di tepi pantai. Hampir semua daerah tertinggal tersebut
memiliki akses jalan yang buruk. "Sekitar 11 persen dari total penduduk
masih miskin. Mereka tersebar di 52 desa," kata Bupati Ciamis Engkon
Komara kepada Kompas, akhir pekan lalu.

Kemiskinan di Ciamis
sesungguhnya suatu paradoks sebab wilayah tersebut dilimpahi kekayaan
alam berupa tanah yang subur. Bahkan, banyak daerah tertinggal pun
sebetulnya merupakan lumbung pangan bagi Ciamis. "Kemiskinan terjadi
karena jalan masih terisolasi. Padahal, transportasi penting untuk
mendongkrak kesejahteraan," ungkap Engkon.

Pada tahun 2008
sebanyak 97.339 keluarga di Ciamis hidup di bawah garis kemiskinan.
Sektor pertanian mampu menopang sepertiga dari perekonomian daerah dan
menyerap sekitar 40 persen tenaga kerja dengan nilai ekonomi hingga Rp
4 triliun.

Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Asep Roni mendesak agar
pengentasan masyarakat dari kemiskinan difokuskan dengan pembangunan
yang terkonsentrasi di pedesaan. "Keberhasilan pertanian jangan hanya
diukur dari produktivitas keseluruhan, tetapi juga pada peningkatan
taraf hidup petani," katanya.

Hingga kini pemerintah dinilai
belum memberikan proteksi terhadap pasar sektor pertanian. Akibatnya,
harga aneka komoditas pertanian selalu anjlok pada musim panen.
Dukungan APBD Kabupaten Ciamis, menurut Asep, belum terfokus ke sektor
pertanian.

Penguatan ekonomi

Menurut
Engkon, pihaknya terus berupaya mempercepat penguatan ekonomi melalui
Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPKIPM). PPKIPM
diarahkan pada pengembangan komoditas ekonomi, seperti jagung, ayam
potong, sapi, dan kakao. Kini komoditas baru seperti udang galah mulai
dikembangkan.

Untuk wilayah selatan Ciamis, lanjut Engkon,
pengentasan masyarakat dari kemiskinan akan dilakukan lewat pembangunan
jalan lintas selatan. Kemiskinan di wilayah selatan tidak hanya terjadi
di Ciamis, tetapi juga di seluruh wilayah selatan Pulau Jawa. "Kalau
transportasi lancar, ekonomi berkembang lancar. Pengentasan masyarakat
dari kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan serta-merta," katanya.

Kini IPM Ciamis naik dari 70,9 menjadi 72, tetapi masih di bawah target, yakni 80 pada 2015.

Selama
lima tahun terakhir, pemerintah setempat selalu memperoleh alokasi
anggaran terbesar untuk berbagai program dari Pemerintah Provinsi Jawa
Barat dan pemerintah pusat. Di bidang pendidikan, misalnya, Ciamis
memperoleh dana alokasi khusus (DAK) terbesar di Indonesia pada tahun
lalu, dari sebelumnya mendapat DAK pendidikan Rp 5 miliar, kini
mencapai Rp 107 miliar.

Persoalan kemiskinan dan belum meratanya
pembangunan juga mendorong beberapa kecamatan di Ciamis memekarkan
diri. Setelah Kota Banjar, Kecamatan Kalipucang, Padaherang,
Mangunjaya, Langkaplancar, Cimerak, Cijulang, Pangandaran, Cigugur,
Parigi, dan Sidamulih pun sudah mengajukan terbentuknya Kabupaten
Pangandaran.

Beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Lakbok,
Purwadadi, Banjarsari, Pamarican, Cisaga, dan Cimaragas, mulai merapat
ingin bergabung dengan Kota Banjar. Jika kemiskinan tidak segera
dibenahi, Kabupaten Ciamis akan semakin tidak dilirik oleh warganya
sendiri. (WKM)