Objek wisata Pantai Pangandaran yang berlokasi di
Kabupaten Ciamis yang telah menjadi andalan objek wisata di Jawa Barat
ini, ternyata saat ini nasibnya tak jelas arah tujuan dan keberadaannya.

 

Hal ini salah satunya karena sudah 2 tahun
terakhir ini kawasan Ciamis Selatan sedang diperjuangkan untuk menjadi
daerah pemekaran dari Kabupaten Ciamis menjadi Kabupaten Pangandaran.

Padahal kita ketahui bersama, munculnya ide
pemekaran ini hanyalah sebuah keinginan dari sekelompok orang dalam
meraih kekuasaan politik yang dampaknya bisa saja jadi sangat buruh
terhadap perkembangan objek wisata Pangandaran itu sendiri.

Saat ini, disatu sisi sebagai kelompok yang merestui
adanya pemekaran daerah menjadi Kabupaten Pangandaran, telah dan sedang
memperjuangkan ide-ide dan gagasan politiknya hingga ke tingkat pusat.

Sedangkan pihak Kabupaten Ciamis melalui Pemda nya,
karena telah adanya desakan dari sekelompok orang ini, merasa enggan
untuk membenahi Pangandaran, karena apa yang diupayakan saat ini
nantikan takut diambil alih oleh pemerintahan yang baru, bila proses
pemekaran ini disetujui oleh pusat.

Sebagai dampaknya, maka Pangandaran terbengkali,
dirawat tapi tak terawat, di urus tapi tak bisa dibenahi sementara
pihak pendukung adanya pemerakan ini menutut agar Pemda segera
bertindak dan membenahi Pangandaran, agar pada waktunya nanti bisa
dilakukan persetujuan pemekaran dengan sangat mudah.

Jelas dengan hal ini akan merugikan bagi Kabupaten
Ciamis sendiri. Karena apa yang sedang diupayakan saat ini, nantinya
akan menjadi satu aset berharga bagi daerah baru, dan Ciamis hanya bisa
gigit jari menerima kenyataan tersebut.

Yang paling diuntungkan dari semua proses pemekaran
ini, adalah kelompok-kelompok yang mendukung terbentuknya Kabupaten
Pangandaran, baik yang berafiliasi sebagai sebuah organisasi massa,
atau jelas-jelas mengusung kepentingan politik para petinggi akan akan
bertarung tahun 2014 nanti.

Pada sekitar era tahun 90-an lalu, telah berhasil
dirumuskan tentang konsep kawasan terpadu wisata Pangandaran menjadi
bagian dari sebuah master plan pola pembangunan kawasan Jawa Barat
Selatan dari Pemprov Jawa Barat.

Namun seiring dengan adanya reformasi di negeri ini,
maka konsep dari master plan tersebut akhirnya tidak berjalan
sebagaimana mestinya, dan hanya sebuah konsep usang tanpa bisa kita
lakukan apapun untuk mewujudkannya.

Padahal waktu itu, seluruh steakholder yang ada di
Pangandaran, para pengusaha hotel dan restoran, Pemda setempat serta
dari jajaran pemerintah Propinsi telah sepakat untuk mulai menata
kawasan selatan Jawa Barat ini secara lebih terpadu yang melibatkan
beberapa Kabupaten mulai dari Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut,
Tasikmalaya hingga berujung di Pangandaran Kabupaten Ciamis ini.

Jujur mang katakan dari hati, bila ternyata
pemekaran Kabupaten Ciamis dan terbentuknya Kabupaten Pangandaran hanya
menjadi suatu alat politik oleh sekelompok orang saja, mang sangat
merasa sedih berduka atas semua ini.

Walaupun mang bukanlah orang asli Pangandaran, juga
bukan orang asli dari Ciamis, tetapi sebagai orang yang peduli terhadap
perkembangan pariwisata khususnya di Jawa Barat dan terutama sekali di
Pangandaran, adalah sangat disayangkan bila ternyata semua ini hanya
menjadi subjek bagi para petinggi yang ingin mencapai tujuannya dengan
mengorbankan potensi di daerahnya sendiri.

Kita ini di Indonesia memang aneh, orang asli
pribumi terkadang kurang menghargai potensi daerah kita sendiri, tapi
justru orang asing yang jauh lebih memperhatikan dan peduli terhadap
kondisi di daerah kita.

Ini juga yang berlaku di Pangandaran. Karen untuk
tujuan tertentu, mereka sampai mau mengorbankan daerah kelahiran mereka
sendiri untuk kepentingan politik sesaat, tanpa memperdulikan
masyarakat sekitar dan tetap selalu mengumbar janji kepada rakyat kecil.

Orang yang jauh dari Pangandaran, bukan orang asli
Ciamis, mereka justru lebih peduli dan memberikan berbagai pilihan
elternatif terhadap masalah yang dirasakan oleh rakyat saat ini.

Memang akar dari adanya ide pemekaran Kabupaten
Ciamis menjadi Kabupaten Pangandaran, adalah adanya kesenjangan
pembangunan yang dirasakan oleh mereka yang berada di daerah dengan
pemerintahan di pusat – dalam hal ini kabupaten Ciamis secara
keseluruhan.

Bagi Ciamis sendiri, Pangandaran merupakan aset
daerah yang sangat berharga dan bernilai tinggi. Karena harus diakui
PAD terbesar disumbangkan dari sektor pariwisata dan yang terbesar
berasal dari kawasan wisata Pangandaran.

Seiring dengan adanya otonomi daerah, dimana daerah
sekarang benar-benar memanfaatkan setiap potensi yang dimilikinya untuk
kemajuan daerah dan pembangunan di daerah, maka Pangandaran ikut pula
memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan di
Kabupaten Ciamis.

Adanya tuntutan dari masyarakat, dimana hasil yang
diperoleh dari daerahnya, harus dapat diterima kembali oleh daerah yang
bersangkutan paling tidak sebesar 60%, tentu menjadi tuntutan yang
sangat sulit untuk diwujudkan oleh Pemda Ciamis.

Karena PAD Kabupaten Ciamis yang salah satunya
adalah dari sektor pariwisata ini, tentunya akan dipergunakan juga
untuk pembangunan daerah lain di Kabupaten Ciamis.

Daerah-daerah yang potensinya sedikit kurang, dapat terbantukan oleh adanya pendapatan dari objek wisata di Pangandaran ini.

Melihat akan hal ini, seharusnya masyarakat di
daerah harus memiliki rasa bangga karena dapat membantu daerah lain
lebih berkembang dan maju, yang pada akhirnya akan pula meningkatkan
PAD Ciamis secara keseluruhan.

Memang repot dan sulit untuk wujudkan itu semua,
tanpa adanya kerja kerasa dari semua pihak dan adanya kesadaran di
masyarakat untuk turut mendukung program pembangunan di Ciamis secara
keseluruhan.

Disinilah peran Pemerintah harus bisa lebih adil dan
bijaksana menyikapi setiap rencana dan pola pembangunan yang harus
dijalankan oleh pemerintah.

Pemerintah harus dapat memberikan kontribusi yang
sama kepada setiap daerah, hingga kepelosok-pelosok  sehingga dampak
dari pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh setiap masyarakat di
Ciamis.

Dengan adanya rencana pemekaran Kabupaten Ciamis,
yang kata sebagian orang tinggal 80% lagi proses tersebut akan
terwujud, harusnya ini menjadi cermin bagi Pemda Ciamis, untuk lebih
proaktif memberikan kontribusi pembangunan yang adil dan merata kepada
masyarakat di Ciamis.

Tinggal sekarang bagaimana kita sebagai masyarakat
menyikapi hal ini, apakah memang dengan terbentuknya Kabupaten
Pangandaran, maka segala permasalahan akan terselesaikan dan sesuai
dengan harapkan kita semua?

Atau malah sebaliknya, justru dengan terbentuknya
kabupaten baru ini, menimbulkan masalah baru yang salah satunya bagi
masyarakat perbatasan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya.

Betul sekali kalo kita katakan bahwa Pangandaran
bagaimana buah simalakama, karena kalo tetap dibiarkan seperti
sekarang, maka hal ini akan lebih memudahkan jalan bagi kelompok yang
mengingkan terbentuknya Kabupaten Pangandaran.

Tetapi bila Pemda kembali memberikan kontribusi yang
cukup dengan memprerioritaskan pembangunan di daerah Pangandaran, maka
hal ini akan sangat menguntungkan bagi kelompok masyarakat yang
menuntut terbentuknya Kabupaten Pangandaran, dan Pemda akhirnya hanya
bisa gigit jari.

Mari kita lihat saja bagaimana perkembangan situasi
di kawasan Pangandaran ini, apakah memang murni dari keinginan
masayrakat di daerah, atau hanya keinginan kelompok tertentu saja,
sambil tidak lupa kita juga untuk memperhatikan apa yang telah
dilakukan oleh Pemda terhadap kawasan ini.

Pangandaran… nasib mu sungguh menyedihkan…. dan tertawalah mereka-mereka yang berada dibelakang semua ini……

Tulisan ini dibuat bukan untuk mempengaruhi opini
dimasyarakat, tetapi hanya sebagai bentuk kepedulian sebagai warga
masyarakat yang cinta terhadap daerahnya terutama objek wisata
Pangandaran yang menjadi objek wisata unggulan di Ciamis dan Jawa
Barat.

Penulis adalah pemerhati pariwisata yang saat ini telah menjadi warga Ciamis, sebagai lulusan dari STP Bandung angkatan 95.

Berikan Komentar Via Facebook